Berita

Rakornas Penanganan Prostitusi dan Gelandangan Pengemis Hasilkan 6 Kesepakatan Penanganan Tuna Susila dan 11 Kesepakatan Penanganan Gelandangan Pengemis

Selasa Wage, 5 Mei 2015 10:25 WIB 4041

Bertempat di Best Western Hotel Kemayaran Jakarta Utara, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi dan Gelandangan Pengemis, Rakornas tersebut diikuti sebanyak 136 peserta mewakili 22 Provinsi dan 47 Kab/Kota

Rakornas dilaksanakan sebagai upaya Kementerian Sosial cq. Ditjen Rehabilitasi Sosial untuk mengevaluasi secara nasional perihal penanganan prostitusi dan gelandangan pengemis di indonesia karena itu peserta rakornas seluruhnya adalah mewakili Provinsi dan Kab/Kota yang persoalan tuna sosial (prostistusi dan gelandangan pengemis) tinggi diwilayah tersebut, disamping itu berdasarkan pemantauan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dari seluruh Provinsi Kab/Kota perhatian pemda melalui APBD masing-masing sangat rendah.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa dalam pengarahannya mengatakan bahwa menangani prostitusi dan gelandangan pengemis tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Sosial saja, sebab persoalan prostitusi dan gelandangan pengemis adalah persoalan yang harus ditangani mulai dari hulu sampai ke hilir. Menangani prostitusi dan gelandangan pengemis setidak-tidaknya harus menangani 3 akar masalah yaitu kemiskinan, kebodohan dan moralitas. Untuk itu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa meminta kepada seluruh peserta rakornas untuk dapat mendiskusikan secara bersama sehingga seluruh peserta rakornas memiliki pemahaman yang sama terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan di daerahnya masing-masing untuk percepatan penanganan kedua masalah tersebut.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Sonny W. Manalu dalam penjelasannnya mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir Kementerian Sosial berhasil melakukan rehabilitasi sosial bagi 5000 eks WTS yang selama ini menjadi penghuni berbagai lokalisasi di indonesia, bahkan Kementerian Sosial telah mendukung penutupan 33 lokalisasi yakni 30 lokasi di Jawa Timur 2 lokasi di Jambi dan 1 lokasi di Sukamara Kaliman Tengah. Sedangkan gelandangan dan pengemis yang sudah berhasil ditangani dalam 3 tahun trakhir baik berbasis panti maupun masyarakat (kerjasama dengan LKS) sebanyak 4.582 org. Untuk tahun 2015 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial akan menangani 1000 WTS dan 100 Gepeng melalui alokasi dana APBN-P.

Rakornas ini berhasil merumuskan 6 kesepakatan Penanganan Tuna Susila dan 11 kesepakatan Penanganan Gelandangan Pengemis
6 kesepakatan Penanganan Tuna Susila :

1). Seluruh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota akan melakukan update data base meliputi : Data Lokalisasi/Lokasi Prostitusi, Data Wanita Tuna Susila (WTS) By Name By  Address, Data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menangani Eks WTS. Paling lambat data ini diserahkan kepada Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial pada bulan Agustus 2015.

2). Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan menutup lokalisasi/ lokasiprostitusi agar membuat rancangan rencana aksi berupa ; Peraturan Daerah, Peraturan Walikota/Bupati dan melakukan refungsi berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal.

3). Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan menutup lokalisasi/ lokasi prostitusi bertanggung jawab terhadap warga miskin yang terkena dampak dari penutupan di eks lokalisasi/lokasi prostitusi.

4). Kementerian Sosial RI bertanggung jawab terhadap eks wanita tuna susila penghuni lokalisasi/lokasi prostitusi yang akan di rehabilitasi sosial berupa pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Jaminan Hidup (JADUP), Biaya Pemulangan ke daerah asal sesuai dengan pedoman yang berlaku.

5). Pencanangan Gerakan Nasional  bebas lokalisasi / lokasi prostitusiTahun 2015 menuju Indonesia bebas prostitusi Tahun 2019.

6). Kementerian Sosial RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dalam rangka penanganan permasalahan prostitusi.

11 Kesepakatan Penaganan Gelandangan Pengemis :

1). Seluruh Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota peserta rakornas, akan melakukan update data base meliputi : Data Gelandangan dan Pengemis, Data LKS yang menangani Gelandangan dan Pengemis. Paling lambat data ini diserahkan kepada Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bulan Agustus 2015.

2). Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk melakukan upaya preventif dan rehabilitasi sosial serta pendampingan terhadap gelandangan, pengemis melalui program dan kegiatan.

3). Kementerian Sosial/ Provinsi/ Kebupaten/ Kota membuat regulasi penanganan gelandangan dan pengemis.

4). Kementerian Sosial/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk mengalokasikan anggaran dan program/ kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis.

5). Kementerian Sosial/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota perlu menyediakan panti untuk gelandangan dan pengemis non potensial seperti psikotik dan lanjut usia.

6). SOP penanganan gepeng harus sama di seluruh Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

7). Pemberdayaan masyarakat desa, sehingga masyarakat lebih tertarik di desa dari pada urbanisasi ke kota.

8). Kementerian Sosial/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota mendorong tumbuhnya peran serta/ partisipasi masyarakat yang menangani gelandangan dan pengemis.

9). Surat Keputusan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota antar batas wilayah dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

10). Perlu adanya DAK (Dana Alokasi Khusus) bagi Kabupaten/ Kota dalam penangan permasalahan sosial khususnya pengentasan gelandangan dan pengemis.

11). Kementerian Sosial/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk membentuk Satgas Sosial Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

(Kemensos RI)